JAKARTA - Pembangunan freeway ruas Balikpapan-Samarinda di Kalimantan Timur, ternyata belum diprioritaskan oleh pemerintah pusat. Tak heran, proyek itu tak masuk dalam pembahasan anggaran RAPBN 2010 di DPR. Alasan belum dibahasnya freeway itu karena pemerintah masih beranggapan proyek itu bukanlah jalan nasional. Menurut Ketua Komisi Keuangan (Komisi XI) DPR RI, Emir Moeis, jika Kaltim memang ingin berjuang agar pembiayaannya dibantu pemerintah, solusi terdekat adalah mengajukannya dalam APBN Perubahan 2010. "Diketok dan dibahasnya sekitar Februari-Maret," ucap mantan dosen Universitas Indonesia yang juga Ketua DPD PDIP Kaltim ini saat dihubungi di Jakarta, Rabu (2/12). Sometimes the most important aspects of a subject are not immediately obvious. Keep reading to get the complete picture.
Dalam beberapa pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum, lanjut Emir, pemerintah tetap berpandangan bahwa tugas utama hanya sebatas merawat jalan yang sudah ada. Karenanya agar pandangan ini berubah dan freeway dianggap penting bagi masyarakat Kaltim, Emir menyarankan Pemprov Kaltim untuk terus melakukan lobi dan penjelasan ke pusat. "Soal anggarannya, kan bisa dana bantuan lewat hibah. Intinya bagi pemerintah pusat freeway Kaltim itu hukumnya sunat," cetusnya. Emir juga menjelaskan, jika pemprov atau DPRD Kaltim tetap memaksa menjadikan jalan tol (bukan freeway), harus disadari pula bahwa prosesnya panjang. Sehingga begitu terbangun harus ada izin lain. (pra/jpnn)
Dalam beberapa pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum, lanjut Emir, pemerintah tetap berpandangan bahwa tugas utama hanya sebatas merawat jalan yang sudah ada. Karenanya agar pandangan ini berubah dan freeway dianggap penting bagi masyarakat Kaltim, Emir menyarankan Pemprov Kaltim untuk terus melakukan lobi dan penjelasan ke pusat. "Soal anggarannya, kan bisa dana bantuan lewat hibah. Intinya bagi pemerintah pusat freeway Kaltim itu hukumnya sunat," cetusnya. Emir juga menjelaskan, jika pemprov atau DPRD Kaltim tetap memaksa menjadikan jalan tol (bukan freeway), harus disadari pula bahwa prosesnya panjang. Sehingga begitu terbangun harus ada izin lain. (pra/jpnn)
No comments:
Post a Comment