JAKARTA - Anggota DPR RI asal Sulut menolak (rencana) impor cengkeh. Alasannya, pasokan dalam negeri masih cukup memenuhi kebutuhan pabrik. Selain itu, dengan adanya impor cengkeh, itu akan melemahkan daya tawar petani. "Impor cengkeh tidak perlu, karena antara kebutuhan dan pasokan masih bisa diatasi," kata Olly Dondokambey, Vanda Sarundajang, serta Aditya Didi Moha (ADM), yang dihubungi secara terpisah, Selasa (2/1). Menurut Olly, pemerintah jangan merusak harga cengkeh di tingkat petani. Dengan dibukanya keran impor, petani menurutnya akan sulit mendapatkan harga tinggi. "Belum impor saja, daya tawar petani cengkeh kita (sudah) lemah. Apalagi kalau sampai pemerintah melakukan impor," tegasnya. Penolakan impor cengkeh oleh pemerintah daerah juga didukung oleh Vanda. Sebab katanya, hal itu akan dapat mematikan petani cengkeh di Sulut. Sehubungan dengan itu, dia menghimbau pemerintah pusat agar jangan terjebak dengan regulasi yang merugikan petani daerah. "Sebagai wakil rakyat, sudah tentu (kita) harus memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Beberapa bulan ke depan kita akan menghadapi panen raya di Sulut. Apabila impor cengkeh dibuka, itu akan menyebabkan over supply dan harga anjlok," tandasnya. If you find yourself confused by what you've read to this point, don't despair. Everything should be crystal clear by the time you finish.
Hal yang sama diungkapkan oleh ADM. Dia menegaskan bahwa pemerintah pusat harusnya berpihak kepada rakyat, bukannya menindas rakyat. Lagipula katanya, dilihat dari kebutuhan cengkeh di Indonesia, sejauh ini cukup terpenuhi, sehingga aneh rasanya jika pemerintah malah ingin mengimpor. "Saya perhatikan pemerintah senang sekali melakukan impor. Saya tidak tahu, apakah karena pemerintah ingin cepat dan tidak mau bersusah payah, atau bagaimana. Sebab, kalau impor, otomatis tinggal beres," ujarnya. Kader muda Golkar ini juga menyatakan akan mendukung penuh penolakan petani dan Pemprov Sulut khususnya, terhadap (rencana) impor cengkeh tersebut. "Saya akan kawal terus. Meski saya di Komisi III DPR RI, tapi paling tidak (saya) bisa lintas partai," tandasnya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima mengatakan, akan mempertanyakan masalah impor cengkeh tersebut kepada Menteri Perdagangan. Sebab katanya, impor cengkeh semestinya harus diperhitungkan dengan daya saing petani di Indonesia. "Impor harus diperhitungkan dengan kemampuan daya saing petani, agar harganya bagus. Memang ini belum dibahas di DPR, tapi nanti saya tanyakan ke Menteri Perdagangan tentang masalah tersebut, terutama alasan mengapa sampai harus impor cengkeh," terangnya. (esy/jpnn)
Hal yang sama diungkapkan oleh ADM. Dia menegaskan bahwa pemerintah pusat harusnya berpihak kepada rakyat, bukannya menindas rakyat. Lagipula katanya, dilihat dari kebutuhan cengkeh di Indonesia, sejauh ini cukup terpenuhi, sehingga aneh rasanya jika pemerintah malah ingin mengimpor. "Saya perhatikan pemerintah senang sekali melakukan impor. Saya tidak tahu, apakah karena pemerintah ingin cepat dan tidak mau bersusah payah, atau bagaimana. Sebab, kalau impor, otomatis tinggal beres," ujarnya. Kader muda Golkar ini juga menyatakan akan mendukung penuh penolakan petani dan Pemprov Sulut khususnya, terhadap (rencana) impor cengkeh tersebut. "Saya akan kawal terus. Meski saya di Komisi III DPR RI, tapi paling tidak (saya) bisa lintas partai," tandasnya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima mengatakan, akan mempertanyakan masalah impor cengkeh tersebut kepada Menteri Perdagangan. Sebab katanya, impor cengkeh semestinya harus diperhitungkan dengan daya saing petani di Indonesia. "Impor harus diperhitungkan dengan kemampuan daya saing petani, agar harganya bagus. Memang ini belum dibahas di DPR, tapi nanti saya tanyakan ke Menteri Perdagangan tentang masalah tersebut, terutama alasan mengapa sampai harus impor cengkeh," terangnya. (esy/jpnn)
No comments:
Post a Comment