JAKARTA- Direktur Pusat Kajian Informasi Strategis (Pakis) Rahmat Hidayat memperingatkan elit politik di Sumatera Barat tidak terjebak dengan politik 'dagang sapi' dalam melakukan rekrutmen calon kepala daerah. Peringatan tersebut disampaikan Rahmat Hidayat mengingat semakin maraknya praktek politik 'dagang sapi' menjelang penetapan para calon kepala daerah yang dilakukan oleh elit politik di Sumbar. "Sisi objektif sudah mereka abaikan dalam menetapkan calon kepala daerah, yang terjadi justru praktek politik 'dagang sapi' yang ujung-ujungnya kekuatan uang sangat menentukan posisi seseorang untuk dipilih atau tidak dalam Pilkada serentak di Sumbar, 30 Juni mendatang," kata Rahmat Hidayat, di Jakarta, Rabu (10/3). Mestinya lanjut dia, partai politik hendaknya punya kemampuan tinggi dalam membaca dan menyikapi aspirasi rakyat. "Keliru dalam memilih calon berdampak pada rusaknya performance partai dan akan sulit mendapatkan simpati dan dukungan rakyat." If you find yourself confused by what you've read to this point, don't despair. Everything should be crystal clear by the time you finish.
Prihal kentalnya politik transaksional menjelang pemilihan kepala daerah, Rahmat Hidayat pun tidak bisa memungkirinya. Tapi semua itu pasti bisa diminimalisir. "Elit politik harus punya kecerdasan yang cukup untuk membedakan aspek cost politik sebagai sebuah konsekuensi aktivitas dengan fenomena politik uang," ungkapnya. Tapi yang kita saksikan sekarang, imbuh dia, sudah menjurus ke arah eksploitatif untuk kepentingan elit parpol secara sepihak sementara aspirasi rakyat dan kondisi objektif para calon mereka abaikan. "Jika para elit parpol memberi ruang hanya kepada para kandidat kepala daerah yang hanya mengandalkan kemampuan finansial, ini sangat membahayakan daerah karena pada akhirnya orang bersangkutan akan berprilaku korup jika memerintah," jelasnya. (fas/jpnn)
Prihal kentalnya politik transaksional menjelang pemilihan kepala daerah, Rahmat Hidayat pun tidak bisa memungkirinya. Tapi semua itu pasti bisa diminimalisir. "Elit politik harus punya kecerdasan yang cukup untuk membedakan aspek cost politik sebagai sebuah konsekuensi aktivitas dengan fenomena politik uang," ungkapnya. Tapi yang kita saksikan sekarang, imbuh dia, sudah menjurus ke arah eksploitatif untuk kepentingan elit parpol secara sepihak sementara aspirasi rakyat dan kondisi objektif para calon mereka abaikan. "Jika para elit parpol memberi ruang hanya kepada para kandidat kepala daerah yang hanya mengandalkan kemampuan finansial, ini sangat membahayakan daerah karena pada akhirnya orang bersangkutan akan berprilaku korup jika memerintah," jelasnya. (fas/jpnn)
No comments:
Post a Comment