JAKARTA " Pemprov Sumut diingatkan agar jangan hanya menunggu tambahan pasokan listrik dari PT Inalum. Pengamat kelistrikan Fabby Tumiwa mengatakan, mestinya Pemprov Sumut mulai berpikir untuk membangun pembangkit sendiri, meski dalam skala kecil. Menurut perkiraan Fabby, kalau pun seluruh listrik dari pembangkit milik Inalum diserahkan untuk kebutuhan masyarakat Sumut, kebutuhan listrik pun belum tertutupi. œSeratus persen milik Inalum diserahkan ke PLN pun, krisis listrik tetap terjadi. Jadi solusinya, membangun pembangkit listrik sendiri, yang nantinya dikelola pemda. Kan itu sekarang bias, ujar Fabby Tumiwa, yang juga Koordinator Working Group on Power Sector Restructuring (WGPSR) kepada JPNN, Senin (1/3). Menurutnya, sungai yang ada di Asahan masih memungkinkan untuk dibuat PLTA skala kecil, maksimal 5 MW. Namun, kalau toh 5 MW tidak memungkinkan, maka bisa pembangkit 1 MG, tapi jumlahnya banyak. Cara ini merupakan langkah riil sebagai solusi mengatasi defisit listrik di Sumut. œBangun yang kecil-kecil saja. Jangan langsung berharap bisa bangun 20 MW. Pemda harus mulai melakukan kajian-kajian terhadap potensi sungai Asahan, ulasnya. The information about indonesia presented here will do one of two things: either it will reinforce what you know about indonesia or it will teach you something new. Both are good outcomes.
Menanggapi menguatnya desakan agar pemerintah RI membujuk pemerintah Jepang agar mau mempercepat penyerahan PLTA ASahan II kepada pemerintah RI, Fabby mengatakan, upaya seperti itu boleh-boleh saja dilakukan. Hanya saja dia mengingatkan, jangan sampai upaya itu menjadikan pihak pemda menjadi lupa mencari solusi yang lebih konkrit. œBerharap boleh, tapi jangan lantas terlena. Kalau terlalu berharap tapi ternyata (Jepang, red) tak mau menyerahkan sebelum 2013, malah repot sendiri. Pembangkit itu kan aset milik perusahaan (Inalum, red), bukan milik pemda, ujar Fabby. Lebih lanjut dia mengingatkan, sebelum pemda atau pun DPRD Sumut mengambil langkah desakan agar penyerahan PLTA Asahan II dipercepat, terlebih dahulu harus mengkaji materi kontrak yang diteken tahun 1970-an. Isi kontrak penting untuk dikaji, terutama menyangkut status aset pascakontrak. Apakah sudah jelas diatur bahwa aset yang berupa pembangkit akan diserahkan ke PLN begitu kontrak habis. œAtau tetap menjadi milik perusahaan yang akan dikelola sendiri? Ini harus klir dulu, ujarnya mengingatkan. (sam/jpnn)
Menanggapi menguatnya desakan agar pemerintah RI membujuk pemerintah Jepang agar mau mempercepat penyerahan PLTA ASahan II kepada pemerintah RI, Fabby mengatakan, upaya seperti itu boleh-boleh saja dilakukan. Hanya saja dia mengingatkan, jangan sampai upaya itu menjadikan pihak pemda menjadi lupa mencari solusi yang lebih konkrit. œBerharap boleh, tapi jangan lantas terlena. Kalau terlalu berharap tapi ternyata (Jepang, red) tak mau menyerahkan sebelum 2013, malah repot sendiri. Pembangkit itu kan aset milik perusahaan (Inalum, red), bukan milik pemda, ujar Fabby. Lebih lanjut dia mengingatkan, sebelum pemda atau pun DPRD Sumut mengambil langkah desakan agar penyerahan PLTA Asahan II dipercepat, terlebih dahulu harus mengkaji materi kontrak yang diteken tahun 1970-an. Isi kontrak penting untuk dikaji, terutama menyangkut status aset pascakontrak. Apakah sudah jelas diatur bahwa aset yang berupa pembangkit akan diserahkan ke PLN begitu kontrak habis. œAtau tetap menjadi milik perusahaan yang akan dikelola sendiri? Ini harus klir dulu, ujarnya mengingatkan. (sam/jpnn)
No comments:
Post a Comment