PADANG- DPRD Padang kembali menemukan adanya indikasi penyimpangan dalam pendistribusian dana bantuan gempa 2007 yang telah disalurkan pemerintah. Pekan lalu, para wakil rakyat itu menemukan terjadinya penggelembungan data korban gempa yang rumahnya mengalami rusak sedang. Sedikitnya, 506 korban gempa 2007 tak jelas penerimanya. Sementara Pemko mengklaim data tersebut telah valid dan hasil verifikasi dari tingkat RT sampai ke kecamatan. "Dari data yang diberikan Pemko ke kami sebelum rekomendasi DPRD dikeluarkan, penerima bantuan gempa berjumlah 8.286 orang. Saat itu tercatat 900 masyarakat rumahnya mengalami rusak berat. Setelah diverifikasi ternyata hanya 520 masyarakat yang rumahnya rusak berat. Sisanya, sebesar masyarakat itu digabungkan jumlahnya dengan masyarakat yang terdata di korban gempa yang rumahnya rusak sedang. Anehnya pada Perwako yang dikeluarkan Pemko korban gempa malah membengkak dari angka itu," ujar Anggota Komisi C, Januardi Sumka, kemarin. Data korban gempa yang rumahnya rusak sedang berjumlah 1.829 orang. Dengan adanya penambahan angka sekitar 380 orang dari korban gempa yang telah diverifikasi, total keselurahannya berjumlah 2.209 orang. Pada Perwako No 7 tahun informasi beasiswa gratis 2010 tentang Penyaluran Dana Gempa, korban gempa 2007 untuk rusak sedang berjumlah 2.715 orang. Artinya terjadi penambahan korban gempa sebanyak 506 orang. Jika dikalkulasikan ada dana yang raib sekitar Rp 2,7 miliar. Untuk korban gempa yang rumahnya rusak ringan berjumlah 6077 orang dan tidak ada penambahan dalam Perwako. "Ini kan aneh jadinya. Kok tiba- tiba saja muncul angka segitu. Verifikasi korban gempa sudah final saat Pemko telah menyerahkan data itu ke kami. Ke mana dana sekitar Rp 2,7 miliar ini raibnya. Inilah hebatnya Pemko data itu selalu bertambah dan tak pernah berkurang. Kondisi ini juga terjadi saat verifikasi pedagang Pasar Raya," ungkap mantan Ketua Pansus Forum Warga Kota (FWK) itu. Those of you not familiar with the latest on indonesia now have at least a basic understanding. But there's more to come.
Pentolan Partai Demokrat ini menyebutkan meski rekomendasi telah dikeluarkan, bukan berarti pengawasan pansus terhadap rekomendasi terhenti. "Kami masih tetap mengawasi kinerja Pemko dalam melaksanakan hasil rekomendasi. Pemko jangan bermain lagi lah. Kasihan orang hidupnya sudah susah ditambah susah lagi. Tentu saja pembagiannya yang diterima masyarakat menjadi sedikit karena adanya penambahan data fiktif ini," katanya. Jamasri, anggota pansus lainnya berharap Pemko Padang dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Padang transparan dalam penyaluran dana gempa dan tidak me-mark up dana bantuan gempa itu. "Jangan bermain-main dengan data. Berikan data yang valid. Jangan disunat lagi bantuan gempa itu. Kasihan masyarakat," ucapnya. Ia juga mempertanyakan penambahan angka sekitar 506 orang untuk korban gempa rumahnya rusak sedang. "Angka itu didapatkan dari mana. Verifikasi sudah selesai kenapa ada penambahan data lagi, kemana uang itu masuknya," ucapnya. Anggota pansus lainnya Maidestal Hari Mahesa juga mengaku kaget adanya penambahan korban gempa untuk rumah rusak sedang. "Saya juga kaget setelah menerima Perwako Pemko kok terjadi penambahan angka. Ini tak bisa dibenarkan. Dulu data korban gempa bermasalah sebelum dicairkan. Dimana angkanya membengkak. Kini setelah disalurkan membengkak lagi. Hebat ya bisa terus menerus membengkak seperti itu," sindirnya. Ia menilai data penerima gempa 506 orang data fiktif dan tak bisa dipertanggungjawabkan. "Kok tiba- tiba saja ada penambahan seperti itu. Transparanlah dalam memberikan data jangan mengakali seperti itu," sebutnya. Ditempat terpisah, Kepala BPBD Kota Padang Dedi Henidal mengakui adanya penambahan data sekitar 506 orang itu. Namun katanya penambahan itu muncul setelah ia mengimput data dari RT sampai ke kelurahan. "Memang ada terjadi penambahan angka tapi itu setelah verifikasi dilakukan. Kami tak mau nanti berpolemik lagi dalam penyaluran dana gempa itu. Makanya kita hitung lagi sehingga hasilnya lebih valid. Intinya setiap korban gempa mendapatkan bantuan. Kita tak mau tak ada korban gempa yang tak dapat bantuan. Uang telah disalurkan sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia," tuturnya.(a/padeks)
Pentolan Partai Demokrat ini menyebutkan meski rekomendasi telah dikeluarkan, bukan berarti pengawasan pansus terhadap rekomendasi terhenti. "Kami masih tetap mengawasi kinerja Pemko dalam melaksanakan hasil rekomendasi. Pemko jangan bermain lagi lah. Kasihan orang hidupnya sudah susah ditambah susah lagi. Tentu saja pembagiannya yang diterima masyarakat menjadi sedikit karena adanya penambahan data fiktif ini," katanya. Jamasri, anggota pansus lainnya berharap Pemko Padang dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Padang transparan dalam penyaluran dana gempa dan tidak me-mark up dana bantuan gempa itu. "Jangan bermain-main dengan data. Berikan data yang valid. Jangan disunat lagi bantuan gempa itu. Kasihan masyarakat," ucapnya. Ia juga mempertanyakan penambahan angka sekitar 506 orang untuk korban gempa rumahnya rusak sedang. "Angka itu didapatkan dari mana. Verifikasi sudah selesai kenapa ada penambahan data lagi, kemana uang itu masuknya," ucapnya. Anggota pansus lainnya Maidestal Hari Mahesa juga mengaku kaget adanya penambahan korban gempa untuk rumah rusak sedang. "Saya juga kaget setelah menerima Perwako Pemko kok terjadi penambahan angka. Ini tak bisa dibenarkan. Dulu data korban gempa bermasalah sebelum dicairkan. Dimana angkanya membengkak. Kini setelah disalurkan membengkak lagi. Hebat ya bisa terus menerus membengkak seperti itu," sindirnya. Ia menilai data penerima gempa 506 orang data fiktif dan tak bisa dipertanggungjawabkan. "Kok tiba- tiba saja ada penambahan seperti itu. Transparanlah dalam memberikan data jangan mengakali seperti itu," sebutnya. Ditempat terpisah, Kepala BPBD Kota Padang Dedi Henidal mengakui adanya penambahan data sekitar 506 orang itu. Namun katanya penambahan itu muncul setelah ia mengimput data dari RT sampai ke kelurahan. "Memang ada terjadi penambahan angka tapi itu setelah verifikasi dilakukan. Kami tak mau nanti berpolemik lagi dalam penyaluran dana gempa itu. Makanya kita hitung lagi sehingga hasilnya lebih valid. Intinya setiap korban gempa mendapatkan bantuan. Kita tak mau tak ada korban gempa yang tak dapat bantuan. Uang telah disalurkan sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia," tuturnya.(a/padeks)
No comments:
Post a Comment